JAMBI — Rencana Danantara mengakuisisi Sritex untuk membentuk BUMN Tekstil dinilai tidak rasional oleh pengamat BUMN Herry Gunawan. Ia menyoroti tiga risiko utama: aset bermasalah yang disita aparat, reputasi perusahaan di titik terendah, dan mesin produksi terbengkalai dua tahun.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengambil alih PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) menunjukkan tidak adanya desain dalam membangun industri tekstil nasional. Menurutnya, pembentukan BUMN khusus tekstil seolah hanya untuk menghidupkan kembali perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.
"Sebenarnya, Sritex sudah masa lalu. Seperti halnya Merpati Airlines di industri penerbangan atau Industri Sandang di sektor tekstil," kata Herry ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (19/10).
Tiga Risiko Finansial dari Ambil Alih Sritex
Herry membeberkan sejumlah risiko keuangan yang harus ditanggung negara jika tetap melanjutkan rencana akuisisi. Pertama, aset SRIL yang bermasalah karena disita aparat penegak hukum dalam kasus hukum, bahkan sebagian harus dilelang untuk membayar kewajiban perusahaan.
Kedua, reputasi Sritex kini berada di titik terendah. Membangun kembali kepercayaan pasar membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Ketiga, kondisi mesin produksi terbengkalai sekitar dua tahun sejak perusahaan berhenti beroperasi.
"Dengan demikian, tidak rasional jika Danantara memilih untuk menghidupkan kembali Sritex," ucap Herry.
Status Pailit Sritex Berkekuatan Hukum Tetap
Status pailit Sritex telah inkrah setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi perusahaan pada 18 Desember 2024. Pemerintah melalui Danantara tetap mencanangkan penyelamatan raksasa tekstil asal Solo, Jawa Tengah, itu lewat skema akuisisi untuk membentuk BUMN Tekstil baru.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyatakan pemerintah akan membentuk BUMN Tekstil yang mengembangkan industri lewat perusahaan eksisting dalam negeri. Sejumlah perusahaan swasta akan diakuisisi, termasuk Sritex dan perusahaan tekstil yang hampir bangkrut.
"Ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," kata Sarmuji saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Konsep BUMN Tekstil nantinya menyatukan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar pengembangan berjalan lebih terintegrasi. Langkah akuisisi diharapkan menyatukan kekuatan masing-masing perusahaan.
Gempuran Impor Cina Bukan Hanya Masalah Sritex
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyoroti bahwa persoalan Sritex tidak berdiri sendiri. Gempuran produk Cina menekan seluruh pelaku industri tekstil yang bertahun-tahun menghadapi impor dumping dan barang ilegal.
"Jadi dengan BUMN masuk kedalam bisnis ini, pemerintah akan paham bagaimana birokrasi pro impor telah menguasai kebijakan perdagangan," kata Redma ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (19/10).
Danantara Diminta Bangun Hulu, Bukan Garmen
Herry menyarankan Danantara merancang strategi pengembangan industri tekstil nasional ketimbang mengambil alih bisnis garmen. Fokusnya sektor hulu, seperti industri polyester dan bahan baku tekstil lain, untuk mengurangi ketergantungan impor.
Indonesia masih menjadi importir bersih produk tekstil hulu. Ketergantungan itu membuat pelaku industri rentan terhadap kenaikan biaya bahan baku saat rupiah melemah terhadap dolar AS. Sebaliknya, Indonesia sudah menjadi eksportir bersih untuk produk tekstil hilir.
Tanpa penguatan sektor hulu, industri tekstil nasional akan sulit bersaing dengan Cina yang memiliki ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kekuatan industri petrokimia dan kimia dasar negara itu menopang ketersediaan bahan baku tekstil mereka.
"Jadi, kalau mau memiliki industri tekstil dengan daya saing kuat dan berkelanjutan, Danantara harus mulai membangun industri tekstil, bukan bisnis garmen dengan mengakuisisi Sritex," ucap Herry.
