JAMBI — Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) berunjuk rasa di kawasan pabrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat, menuntut penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih besar. FMSB memperkirakan proporsi pekerja asal Subang di pabrik mobil listrik itu masih di bawah 20 persen, jauh dari harapan warga sekitar.
Aksi berlangsung sejak pagi dan sempat memanas sekitar pukul 11.00 WIB. Aparat Polres Subang mengamankan seorang pria yang diduga berupaya memprovokasi massa. Setelah situasi kondusif, orasi dilanjutkan hingga aksi berakhir siang hari.
Juru bicara FMSB, Megi Akbar Setiawan, menegaskan demonstrasi bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Warga justru ingin kehadiran pabrik kendaraan listrik itu memberi manfaat langsung berupa lapangan kerja.
"Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujar Megi saat aksi berlangsung.
Lulusan Sekolah Menengah Jadi Sorotan
Persoalan kesempatan kerja dinilai paling mendesak bagi lulusan sekolah menengah di Subang yang tidak punya kemampuan finansial melanjutkan pendidikan. Bagi kelompok ini, bekerja di kawasan industri menjadi jalan memperbaiki ekonomi keluarga.
"Bagi anak-anak Subang yang baru lulus sekolah, tidak semua bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata tapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan," kata Megi.
Info Lowongan Ada, Kompetensi Belum Tentu Sesuai
FMSB mengapresiasi aplikasi Nyari Gawe yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai kanal informasi lowongan. Namun akses informasi mesti diikuti peningkatan keterampilan agar warga lolos kualifikasi industri kendaraan listrik.
"Info lowongan ada di Nyari Gawe itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah skill warga kita sudah sesuai kualifikasi BYD yang butuh teknologi tinggi? Ini yang harus dijawab dengan pelatihan konkret, bukan sekadar aplikasi," ujarnya.
Organisasi itu mendorong Pemkab Subang, dinas ketenagakerjaan, DPRD, dan manajemen BYD duduk bersama membahas kebutuhan tenaga kerja. FMSB juga mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja khusus otomotif listrik, dengan dukungan dana pemerintah kabupaten, provinsi, serta CSR perusahaan.
Tuntutan Kuota 70 Persen dan Perda Ketenagakerjaan
Selain transparansi rekrutmen, FMSB meminta pemerintah daerah mewajibkan setiap investasi di Subang menyerap 70 persen tenaga kerja lokal. Mereka mendorong Bupati Subang Reynaldy Putra Andita bersama DPRD mengkaji peraturan daerah atau peraturan bupati untuk mengatur kuota tersebut.
"Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait," kata Megi.
Dua tuntutan lain ikut dibawa dalam aksi: pemeriksaan dugaan kejanggalan perizinan PT CMM, serta transparansi pemilihan vendor pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
"Kami dukung investasi. Tapi jangan lupakan warga Subang. Kami ingin sejahtera bersama BYD, bukan hanya jadi penonton," tutur Megi.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen BYD Indonesia belum memberikan keterangan resmi soal tuntutan warga tersebut.
