JAMBI — MPO Golkar merancang dasbor pemantauan daerah dengan empat indikator untuk menilai efektivitas komunikasi digital. Ukurannya meliputi keteraturan unggahan, kualitas interaksi, konten unggulan, serta pencatatan isu daerah yang telah diverifikasi beserta perkembangan penanganannya.
Interaksi dinilai melalui respons, komentar, dan aktivitas berbagi informasi. Sementara itu, pemantauan konten unggulan digunakan untuk mengetahui topik maupun format komunikasi yang paling efektif.
Laporan bulanan MPO akan menjadi dasar koordinasi, pendampingan, dan perbaikan komunikasi antara struktur pusat dan daerah. Rancangan pengukuran tersebut menempatkan perkembangan persoalan warga sebagai salah satu unsur penilaian kinerja digital partai.
Aspirasi Warga Masuk dalam Siklus Kerja Bulanan
Untuk menjalankan strategi tersebut, MPO menyiapkan enam tahapan kerja setiap bulan. Proses dimulai dari pemetaan kegiatan dan isu masyarakat, dilanjutkan verifikasi fakta serta sumber informasi, kemudian produksi konten lokal sesuai kebutuhan masyarakat.
Tiga tahap berikutnya mencakup penyebaran informasi melalui kanal yang tepat, pemantauan jangkauan dan respons masyarakat, serta tindak lanjut aspirasi sekaligus evaluasi efektivitas komunikasi.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai setiap struktur organisasi perlu memiliki pola komunikasi yang saling terhubung. Tujuannya agar informasi dari daerah dapat tersampaikan secara cepat dan akurat.
Ivan, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, meminta pengurus mendengar persoalan masyarakat, memverifikasi informasi, lalu meneruskannya kepada pihak berwenang. Media sosial partai diharapkan memiliki fungsi tindak lanjut atas persoalan warga.
Tata Kelola Akun, Konten Lokal, dan Kepercayaan Publik
Matriks strategi MPO Pusat-Daerah menempatkan tiga pilar sebagai dasar pengembangan ekosistem digital Golkar. Ketiganya mengatur pengelolaan jaringan komunikasi, materi yang disampaikan, serta tanggung jawab atas informasi kepada publik.
- Tata kelola digital: koordinasi jaringan dan akun resmi dari pusat hingga desa, termasuk penetapan administrator, penggunaan email institusi, pengaturan akses, serta pengamanan akun media sosial.
- Konten dan kanal komunikasi: pemahaman karakter audiens, pemilihan saluran yang sesuai, serta pengangkatan kegiatan nyata kader, aspirasi masyarakat, dan isu lokal yang sudah diverifikasi.
- Kepercayaan publik: penggunaan sumber informasi yang jelas, penghormatan terhadap privasi dan hak cipta, serta penyediaan ruang dialog dengan masyarakat.
Menurut Ivan, kualitas pengelolaan media sosial perlu dilihat dari kebenaran informasi, pemahaman masyarakat terhadap program, dan tindak lanjut aspirasi. Jumlah pengikut, tayangan, maupun unggahan bukan satu-satunya ukuran.
Koordinasi Pengurus Diperluas sampai Kecamatan dan Desa
Persiapan penguatan komunikasi digital Golkar Jambi merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji. Arahan disampaikan dalam Rakornas Bidang Media dan Penggalangan Opini serta Seminar dan Lokakarya Kecerdasan Artifisial (AI) Partai Golkar 2026.
Ivan memandang perubahan pola komunikasi masyarakat membuat transformasi digital menjadi kebutuhan organisasi politik. Penguatan koordinasi karena itu diarahkan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Perhatian terhadap pengurus di tingkat bawah berkaitan dengan tempat berkembangnya persoalan dan aspirasi masyarakat. Ivan mengingatkan agar aktivitas komunikasi tidak hanya berjalan di tingkat provinsi.
“Penguatan ekosistem digital harus dilakukan secara terstruktur. Jangan sampai komunikasi partai hanya aktif di tingkat provinsi, sementara di kecamatan dan desa belum berjalan maksimal. Justru masyarakat di tingkat bawah harus menjadi perhatian utama karena di sanalah berbagai persoalan dan aspirasi berkembang,” tegas Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata.
