JAMBI — Pemerintah menyiapkan pelimpahan kewenangan perizinan tambang galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah itu untuk mempercepat pengurukan sungai saat penanganan darurat. Kewenangan yang selama ini berlapis dinilai memperlambat kebutuhan material pasir, batu, dan kerikil di lapangan.
Rencana pelimpahan kewenangan perizinan tambang galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah bencana itu dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11). Bahlil menyampaikan rencana tersebut seusai rapat, dengan alasan utama percepatan penanganan bencana.
Galian C adalah istilah sehari-hari untuk pertambangan bahan bangunan seperti pasir, batu, dan kerikil. Material itu dipakai untuk pekerjaan konstruksi hingga pembangunan infrastruktur, termasuk pengurukan kali yang dibutuhkan saat banjir atau longsor.
Apa Isi Rencana Pelimpahan Izin Galian C
Bahlil menyatakan kewenangan perizinan akan dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota di daerah bencana. Tujuannya agar daerah tidak perlu menunggu proses izin di tingkat pusat ketika pekerjaan darurat menuntut material dalam waktu singkat.
"Pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten-kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali, ya," kata Bahlil, seperti dikutip dari keterangan seusai rapat.
Namun sejumlah hal belum dipastikan. Bahlil belum menjelaskan kapan pelimpahan kewenangan berlaku, daerah mana yang menjadi prioritas, maupun mekanisme perizinan yang akan dipakai. Pemerintah juga belum merinci apakah pelimpahan berlaku permanen atau hanya selama masa tanggap darurat.
Mengapa Kewenangan Izin Jadi Persoalan Saat Bencana
Penanganan bencana sering berbenturan dengan ketersediaan material urugan. Pasokan pasir dan batu harus jelas asal-usulnya, sementara izin tambang umumnya berada di ranah pemerintah pusat dan provinsi. Daerah yang paling terdampak justru yang paling lambat mendapat akses material.
Rapat terbatas itu sendiri digelar untuk membahas kesiapan menghadapi bencana, terutama menjelang musim hujan. Pembahasannya melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, dengan fokus pada langkah antisipasi dan koordinasi lintas instansi.
Bagi warga di daerah rawan banjir, kecepatan pengurukan kali menentukan seberapa lama genangan bertahan. Keterlambatan material kerap memperpanjang masa darurat, menambah kerugian rumah tangga, dan menahan aktivitas ekonomi lokal.
Pertalite dan Kuota yang Belum Terjawab
Di forum yang sama, Bahlil mendapat pertanyaan soal ketersediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite hingga akhir 2026. Jawabannya singkat: "Aman, aman, aman, aman, aman."
Ketika wartawan menanyakan apakah kuota Pertalite telah ditambah, Bahlil tidak memberi penjelasan soal perubahan jumlah kuota. "Aku rapat dulu, ya," ujarnya. Pertanyaan ulang soal penambahan kuota hanya dijawab, "Aman, aman."
Jawaban itu belum menjawab secara rinci berapa volume kuota Pertalite tahun ini dan apakah ada penambahan menjelang akhir tahun. Padahal, kuota bahan bakar bersubsidi menjadi perhatian publik karena menyangkut beban APBN dan daya beli masyarakat.
Pelimpahan izin galian C masih berupa rencana tanpa jadwal. Bila terealisasi, daerah bencana bisa mengurus perizinan material lebih cepat tanpa menunggu jalur pusat. Namun kepastian waktu, cakupan wilayah, dan mekanismenya masih menunggu penjelasan lanjutan dari Kementerian ESDM.
