JAMBI — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti pagu anggaran Kementerian ESDM untuk tahun 2027 yang dinilai belum memadai, khususnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Ia mendorong pemerintah agar segera melakukan penambahan alokasi guna mendukung target transisi energi bersih nasional.
Pagu Anggaran 2027 Dinilai Tidak Ambisius
Eddy menilai postur anggaran yang diusulkan saat ini tidak mencerminkan urgensi transisi energi. Menurutnya, tanpa peningkatan signifikan, target bauran energi EBT yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sulit tercapai.
"Pagu anggaran untuk sektor EBT harus ditambah secara progresif. Ini bukan soal kemampuan fiskal semata, melainkan komitmen politik untuk meninggalkan ketergantungan pada energi fosil," ujarnya dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Kamis (10/4).
Transisi Energi Terhambat Anggaran Minim
Wakil Ketua MPR itu menambahkan, sektor EBT selama ini kerap menjadi prioritas nomor sekian dalam alokasi belanja kementerian. Akibatnya, proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi berjalan lamban.
Ia membandingkan dengan belanja subsidi energi fosil yang masih membengkak setiap tahun. "Kita harus berani melakukan re-alokasi. Subsidi BBM dan listrik dari batu bara bisa dikurangi secara bertahap, lalu dialihkan ke pengembangan EBT," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dorongan untuk Menteri ESDM dan DPR
Eddy mendesak Menteri ESDM untuk mengajukan usulan perubahan pagu anggaran 2027 kepada DPR. Ia juga meminta Komisi VII DPR yang membidangi energi untuk mengawal proses pembahasan agar alokasi EBT mendapat porsi lebih besar.
Menurutnya, percepatan transisi energi bukan hanya kebutuhan lingkungan, tetapi juga peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. "Jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara tetangga yang sudah lebih agresif mengembangkan EBT," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Pembahasan pagu anggaran 2027 sendiri direncanakan mulai bergulir di DPR pada pertengahan tahun ini.
