JAMBI — Persoalan listrik di Banjarbaru bukan sekadar soal nyala dan padam. Di balik setiap kali aliran terputus, ada mesin produksi yang berhenti, pendingin yang mencair, dan aktivitas rumah tangga yang terganggu. Karena itu, ketika DPRD setempat menagih janji PLN, yang dipertaruhkan adalah ritme kehidupan kota yang terus tumbuh.
Komisi yang membidangi infrastruktur di DPRD Banjarbaru menerima keluhan warga secara berulang dalam beberapa pekan terakhir. Mereka kemudian meminta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarbaru untuk duduk bersama, memaparkan peta jalan perbaikan, dan menetapkan batas waktu yang jelas. Jawaban PLN: target bebas pemadaman mulai pertengahan Agustus.
Mengapa Target Ini Diragukan
Janji serupa sebenarnya pernah disampaikan sebelumnya, namun realisasi di lapangan kerap meleset. Warga mencatat pemadaman masih terjadi di sejumlah kelurahan, terutama saat beban puncak malam hari. Para pelaku usaha kecil, seperti warung makan dan bengkel, menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena kehilangan pendapatan langsung setiap kali listrik mati.
DPRD tidak ingin target kali ini hanya menjadi siaran pers belaka. Mereka meminta PLN melampirkan data teknis, termasuk lokasi gardu yang kerap bermasalah dan jadwal pemeliharaan jaringan. "Kami minta target itu tidak bergeser lagi. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji," ujar seorang anggota dewan dalam rapat dengar pendapat, Selasa pekan lalu.
PLN sendiri membenarkan adanya sejumlah pekerjaan peningkatan kapasitas yang sedang berjalan. Beberapa transformator distribusi diganti untuk mengantisipasi lonjakan beban, terutama di kawasan permukiman baru dan area komersial. Pihak perusahaan menyebut sebagian besar gangguan terakhir disebabkan oleh faktor teknis yang tengah dituntaskan.
Bukan Hanya Soal Teknis
Persoalan pemadaman di Banjarbaru sebenarnya mencerminkan tantangan yang lebih besar: pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui kecepatan penambahan infrastruktur. Kota ini terus berkembang sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan bertambahnya hunian dan pusat bisnis. Setiap pembangunan perumahan baru berarti tambahan beban pada jaringan yang sudah ada.
DPRD menilai PLN perlu melihat persoalan ini secara jangka panjang, bukan hanya menambal titik-titik yang rusak. Perencanaan kapasitas lima hingga sepuluh tahun ke depan harus dipersiapkan sejak sekarang. Jika tidak, target bebas pemadaman pada Agustus hanya akan menjadi jeda sesaat sebelum masalah serupa muncul lagi di musim kemarau atau saat beban puncak.
Meski begitu, pengakuan atas adanya perbaikan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Frekuensi pemadaman dilaporkan menurun dibandingkan dua bulan sebelumnya. Namun, standar pelayanan yang diharapkan publik Banjarbaru jelas: aliran listrik yang stabil tanpa syarat.
Komitmen PLN kini tercatat secara resmi dalam berita acara rapat bersama DPRD. Jika target pertengahan Agustus kembali meleset, dewan telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk memanggil manajemen yang lebih tinggi dan melibatkan pemerintah provinsi. Publik tinggal menunggu bukti di lapangan.
