JAMBI — Program transformasi tata kelola persampahan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi melalui skema OPBM dinilai sebagai terobosan baru, namun sosialisasi yang belum maksimal membuat implementasinya dihadapkan pada sejumlah persoalan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, saat menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Persampahan Kota Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (13/6).
Kemas menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah semata. Dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama DLH sebagai instansi teknis, menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif.
"Ini program yang baik dan merupakan terobosan baru. Karena itu diperlukan kerja sama yang solid serta sosialisasi yang maksimal agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan yang dijalankan," kata Kemas.
Menurut politisi tersebut, berbagai kritik dan keluhan yang muncul dari warga sejauh ini sebagian besar berakar pada kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dan tujuan OPBM. Ia menilai DLH perlu lebih aktif turun langsung, bukan sekadar mengandalkan pemberitahuan formal.
"Berbagai polemik yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini sebagian besar dipicu oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut," tegasnya.
Selain aspek sosialisasi, Kemas juga menyoroti kesiapan sarana pendukung seperti pengadaan becak motor (bentor) pengangkut sampah dan fasilitas depo transfer. Infrastruktur ini, menurutnya, menjadi bagian vital dari sistem pengelolaan sampah yang baru.
Ia pun memberikan perhatian khusus pada mekanisme iuran pelayanan pengangkutan sampah. DPRD mendorong pemerintah menyusun regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk mengantisipasi potensi pungutan liar yang bisa memberatkan warga kurang mampu.
"Kami berharap ada formulasi yang jelas terkait iuran ini. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau memberatkan masyarakat, terutama warga yang kurang mampu," ujar Kemas.
Kemas mengakui bahwa setiap kebijakan baru pasti memiliki kekurangan dalam pelaksanaan awal. Ia meminta semua pihak untuk menjadikan kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan program ke depan.
"Program baru tentu memiliki kekurangan. Yang penting adalah bagaimana kita terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang disampaikan masyarakat," katanya.
Dialog publik tersebut menjadi salah satu forum bagi DPRD dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah, DPRD, dan warga dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah Kota Jambi.