JAMBI — Pemerintah Kota Jambi memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) gratis tahun 2026. Total 3.996 pekerja rentan di kota ini difasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang seluruh preminya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyatakan bahwa program ini bukan sekadar kartu keanggotaan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan dijamin biaya pengobatannya hingga sembuh. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta.
"Seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Jika terjadi kecelakaan kerja akan dijamin hingga sembuh," ujar Maulana dalam acara peluncuran di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.
Pada tahun pertama kepemimpinan Maulana-Diza, Pemkot Jambi baru memfasilitasi 3.000 pekerja rentan. Kini, jumlah penerima melonjak hampir seribu orang. Tidak hanya itu, kategori penerima pun diperluas. Jika sebelumnya hanya guru mengaji dan PHL (Pekerja Harian Lepas), kini marbot masjid, penjaga tempat ibadah, hingga operator OPBM di seluruh RT turut masuk daftar.
"Sebelumnya hanya guru mengaji, sekarang ditambah marbot masjid dan penjaga tempat ibadah. Sebelumnya hanya PHL, kini juga ditambah operator OPBM di seluruh RT," jelas Maulana. Total, sekitar 11 ribu warga Kota Jambi kini telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengapresiasi langkah eksekutif yang terus melibatkan legislatif dalam program perlindungan sosial. Menurutnya, pekerja sektor informal memiliki peran vital dalam perekonomian daerah namun kerap luput dari akses jaminan sosial.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi dan seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Faried di lokasi acara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, mengungkapkan bahwa angka 3.996 peserta baru ini masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 13.085 pekerja rentan di Kota Jambi yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dari total 3.996 peserta tahun ini, sebanyak 3.500 orang difasilitasi penuh oleh APBD. Sisanya, 496 peserta, didanai melalui aspirasi anggota DPRD. Program ini merupakan bagian dari skema Kartu Bahagia, program prioritas Wali Kota Maulana yang terus diperluas setiap tahun.
Wali Kota Maulana menegaskan komitmennya untuk terus menambah kuota penerima. "Kami tidak ingin musibah yang menimpa pekerja justru memunculkan kemiskinan baru," tegasnya.