JAMBI — Kebijakan baru yang mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui platform Digital S-Invest (DSI) berujung pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit di Jambi. Para petani mengaku pendapatan mereka merosot signifikan sejak aturan itu mulai diimplementasikan.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah asosiasi petani menyebutkan, harga TBS di tingkat pabrik kelapa sawit di Jambi turun hingga Rp 200-Rp 300 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Penurunan ini terjadi tanpa adanya perbaikan di sisi produktivitas kebun, membuat petani langsung menanggung kerugian.
Seorang petani di Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, mengaku harga jual TBS miliknya kini hanya berkisar Rp 2.200 per kg, padahal sebelumnya sempat bertahan di angka Rp 2.500 per kg. “Belum lagi potongan biaya transportasi dan sortir, uang yang kami terima makin tipis,” katanya.
Kebijakan baru ini mewajibkan seluruh eksportir CPO melakukan transaksi melalui DSI, sebuah bursa berjangka yang dirancang untuk menciptakan transparansi harga. Namun di lapangan, para petani menilai mekanisme ini justru memperpanjang rantai distribusi dan menekan harga di tingkat bawah.
Ketua kelompok tani di Batanghari menyebut, pabrik-pabrik kini cenderung menahan pembelian TBS karena menunggu kepastian harga acuan dari bursa DSI. “Akibatnya, TBS petani mengantre lebih lama di pabrik dan kualitasnya turun, harganya makin anjlok,” jelasnya.
Kekhawatiran utama para petani adalah jika kebijakan ini tidak segera dievaluasi, harga TBS bisa terus tertekan hingga di bawah biaya produksi. Di Jambi, biaya panen dan angkut per kilogram TBS diperkirakan mencapai Rp 1.500-Rp 1.800, sehingga margin petani sangat tipis.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengkaji ulang penerapan DSI, setidaknya memberikan masa transisi yang lebih panjang. “Jangan sampai kebijakan yang dibuat untuk transparansi malah mematikan petani kecil,” ujar seorang pengurus asosiasi petani sawit swadaya di Tanjung Jabung Barat.
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi disebut masih memantau perkembangan harga TBS di tingkat petani. Pihak dinas belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah antisipasi, namun beberapa anggota DPRD Jambi dari komisi pertanian telah mendorong agar dilakukan rapat koordinasi dengan pihak pabrik dan eksportir.
Para petani berharap Pemprov Jambi bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan keluhan ini ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, agar kebijakan ekspor CPO tidak memberatkan petani di hulu.