MERANGIN — Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) dari Kabupaten Merangin menduduki halaman Kantor Bupati Merangin sejak Kamis (21/5) pagi. Aksi ini dipicu oleh dua tuntutan utama: janji honor bagi delapan Temenggung yang belum dibayarkan selama lima bulan, serta dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan keramba ikan senilai lebih dari Rp 1 miliar.
Massa tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan hingga berita ini diturunkan masih bertahan. Mereka menuntut penjelasan langsung dari Bupati Merangin terkait hak-hak adat yang telah dijanjikan sebelumnya.
Para Temenggung atau pemimpin adat SAD mengaku kecewa lantaran janji Bupati Merangin memberikan honor kepada delapan orang Temenggung tidak kunjung terealisasi. Padahal, peran mereka disebut vital dalam menjaga keamanan di wilayah adat Kabupaten Merangin.
"Bupati Merangin menjanjikan kepada kami delapan Temenggung ini akan ada honor dari pemerintah kabupaten Merangin untuk menjaga keamanan, namun hampir lima bulan lamanya tak kunjung juga dibayar," ujar Temenggung Jang di lokasi aksi.
Selain persoalan honor, massa juga menyoroti program bantuan ketahanan pangan berupa keramba ikan. Nilai bantuan yang disebut mencapai lebih dari Rp 1 miliar dinilai hanya menyasar satu kelompok tertentu, bukan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah kepemimpinan adat.
"Kami merasa tidak adil. Bantuan keramba itu nilainya satu miliar lebih, dan itu kami para Temenggung harusnya dapat satu-satu," pungkas Temenggung Jang dengan nada kecewa.
Menurut warga, program yang bernilai fantastis tersebut terkesan tebang pilih. Mereka mendesak agar distribusi bantuan ekonomi dilakukan secara proporsional kepada seluruh komunitas adat di Merangin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Merangin belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa. Ratusan warga SAD masih bertahan di kawasan kantor bupati, menunggu kepastian janji yang telah disampaikan sebelumnya.