JAMBI — Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pihaknya belum mengajukan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) baru kepada pemerintah pusat. Penundaan ini bukan semata karena tidak ada kebutuhan, melainkan terkait kebijakan nasional dan kondisi keuangan daerah.
“Formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi itu belum ada, jadi kita belum mengajukan formasi. Penerimaan PPPK maupun ASN itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tidak bisa leluasa,” ujar Sudirman, Jumat (22/05/2026).
Beban Belanja Pegawai Masih di Atas Ambang Batas
Salah satu faktor utama yang membuat Pemprov Jambi menahan rekrutmen baru adalah postur anggaran. Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Jambi mencapai 38 persen dari total APBD. Angka tersebut masih jauh dari target maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen pada tahun 2027.
“Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK,” tutup Sudirman.
6.438 Tenaga Honorer Menunggu Kepastian Status
Pekerjaan rumah terbesar yang tengah digarap Pemprov Jambi adalah penataan tenaga honorer. Saat ini, tercatat sebanyak 6.438 pegawai masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka menjadi prioritas utama sebelum pemerintah daerah membuka formasi baru.
Penataan ini membutuhkan penyesuaian anggaran yang matang agar tidak semakin membebani belanja pegawai. Langkah menahan rekrutmen CPNS baru dinilai sebagai strategi fiskal yang hati-hati di tengah target nasional yang ketat.
Kewenangan Pusat Jadi Penentu
Sudirman menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuka rekrutmen ASN. Semua keputusan alokasi kebutuhan ASN di setiap daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini membuat Pemprov Jambi tidak bisa bergerak sendiri tanpa persetujuan dari Jakarta.
Dengan belum diajukannya formasi baru, masyarakat yang menunggu lowongan CPNS di lingkungan Pemprov Jambi harus bersabar. Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan status ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi dan memastikan kesehatan fiskal daerah tetap terjaga.
