SEMARANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membagikan strategi penguatan tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi di hadapan 105 kader Banser. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Kabupaten Semarang, pada Kamis (14/5/2026).
Dalam paparannya, Nusron menguraikan tiga elemen utama yang menjadi inti dari konsep good governance. Ketiga elemen itu adalah disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron di hadapan para peserta.
Aturan Main yang Menjadi Fondasi Organisasi
Nusron menegaskan bahwa setiap organisasi memerlukan aturan main yang tegas agar setiap fungsi berjalan sesuai peran. Ia menyebut sistem, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan dan pelaporan sebagai syarat mutlak.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Pendelegasian Kewenangan untuk Hindari Sentralisasi Kekuasaan
Selain tata kelola, Nusron juga menyoroti pentingnya pendelegasian kewenangan (delegation of authority) dalam organisasi. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh berpusat pada satu figur agar efektivitas organisasi tetap terjaga.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelasnya.
Kesepakatan Bersama sebagai Kunci Menghindari Konflik Kepentingan
Menteri Nusron pun mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman bersama mengenai arah dan prioritas organisasi. Hal itu dinilai menjadi fondasi untuk menciptakan sistem yang solid dan terhindar dari konflik kepentingan.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkasnya.
Kegiatan SUSBANPIM Angkatan VIII ini berlangsung selama enam hari, mulai Selasa hingga Sabtu, 12-17 Mei 2026. Sebanyak 105 kader Banser dari berbagai wilayah mengikuti kursus kepemimpinan tersebut.
