JAMBI — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan BUMN khusus yang akan mengelola ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan P Roeslani.
Dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Kamis (21/5/2026), Rosan menjelaskan tahapan awal akan berlangsung selama enam bulan.
"Kita mulai Juni sampai Desember. Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya pelampiran terlebih dahulu," ujarnya.
Konsolidasi Data Eksportir Jadi Prioritas Awal
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan ini mulai berjalan tahun ini. Setelah BUMN penugasan ditetapkan, perusahaan akan menjalani proses transisi yang mencakup konsolidasi dan rekonsiliasi data transaksi ekspor.
"Mulai tahun ini. Dia akan melakukan transisi dengan BUMN yang akan ditunjuk. Setelah BUMN ditunjuk, dia akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap implementasi transaksinya," kata Bahlil ditemui usai acara IPA Convex 2026, Rabu (20/5/2026).
Bahlil menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah memperbaiki tata kelola ekspor. Pemerintah ingin menutup celah praktik under-invoicing, under-pricing, hingga transfer pricing yang selama ini menjadi kebocoran penerimaan negara.
Pasar Ekspor yang Sudah Jalan Tak Terganggu
Untuk meredam kekhawatiran pelaku pasar dan investor, Bahlil memastikan kontrak ekspor yang sudah berjalan di luar negeri tidak akan terpengaruh. Perusahaan tetap bisa menjalankan kontrak yang sudah ada tanpa harus langsung menjual ke Danantara.
"Market mereka yang di luar tetap jalan. Pasti ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang. Jalan saja, itu bukan berarti mulai sekarang langsung jual ke Danantara. Marketnya bisa jalan, tetapi sinkronisasi data dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara," jelas Bahlil.
Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu rantai pasok global yang sudah terbangun. Sinkronisasi data ekspor akan menjadi kunci utama sebelum sistem penuh diterapkan pada 2027.
