JAMBI — Dalam tradisi ekonomi global, sufiks "nomics" melekat pada rezim yang melahirkan perubahan struktural fundamental. Thatchernomics (1979-1990) membawa Inggris dari industri terpuruk ke pusat jasa keuangan lewat privatisasi dan deregulasi. Reaganomics (1981-1989) merombak sistem ekonomi AS dengan supply-side economics, menekan inflasi drastis dan menciptakan rekor ekspansi. Abenomics (2012-2020) membebaskan Jepang dari deflasi dua dekade lewat tiga anak panah: pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural.
Asta Cita Presiden Prabowo justru menunjukkan perpaduan ambigu. Unsur sosialisme terbaca dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga swasembada pangan dan energi. Namun kerangka implementasinya dikendalikan elite politik, birokrasi terpusat, dan kelompok pemodal berbendera yayasan — bukan akses kolektif setara yang menjadi ciri sosialisme sejati.
Di sisi lain, pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN menegaskan model kapitalisme negara. Dominasi akumulasi modal negara, korporasi global, dan oligarki dalam sistem ekonomi tetap menempatkan rakyat sebagai objek pembangunan. Hilirisasi SDA, mekanisasi perkebunan sawit di Maluku hingga Papua, dan perjanjian dagang dengan berbagai negara menunjuk ke arah liberalisasi tanpa sekat proteksi yang jelas.
Persoalan mendasar justru terletak pada tata kelola sumber daya alam. Data menunjukkan praktik under invoicing ekspor selama 1991-2024 merugikan negara hingga US$908 miliar (sekitar Rp 16.330 triliun). Angka ini jauh melampaui total utang negara per Mei 2026 yang mencapai Rp 9.872 triliun.
Selama 2004-2025, neraca tata kelola ekonomi menghasilkan US$436 miliar, namun net outflow mencapai US$343 miliar dalam periode yang sama, sebagaimana tercatat dalam Taklimat Presiden 2026. Ini menunjukkan kebocoran struktural yang tidak tersentuh oleh kerangka kebijakan Prabowonomics.
Alokasi fiskal raksasa Rp 268 triliun untuk MBG dan Rp 76 triliun untuk KDMP dinilai mis-alokatif. Program-program ini disebut sekadar jangkar politik untuk kepentingan Pemilu 2029, bukan solusi struktural. Klaim penciptaan jutaan lapangan kerja justru berpotensi mematikan pekerjaan di kantin sekolah dan pasar tradisional.
Peran masyarakat sebagai subjek pembangunan nyaris tidak ada. Masyarakat hanya menjadi penerima bantuan, bukan pelaku ekonomi yang diberdayakan. Tanpa pemetaan tegas sektor yang diproteksi untuk domain masyarakat, domain strategis negara, dan sektor yang terbuka untuk kompetisi sehat, Prabowonomics sulit disebut sebagai jalan baru pembangunan ekonomi.