JAMBI — Kuota ekspor bebas bea keluar untuk crude palm oil (CPO) dan minyak sawit ditetapkan 1,9 juta ton dan 140 ribu ton dalam perjanjian IEU-CEPA, dengan batas kuota naik bertahap hingga tahun ke-9. Kemudahan ini menjadi salah satu isi dokumen Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa yang baru ditandatangani. Bagi UMKM, pengurusan dokumen ekspor juga dipangkas lewat pernyataan asal barang mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rincian kemudahan tersebut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (21/11/2026). Kuota bebas bea keluar untuk CPO dan minyak sawit tidak langsung melonjak, melainkan meningkat bertahap sampai batas tertinggi pada tahun kesembilan implementasi perjanjian.
Angka itu disebut Airlangga sebagai bagian dari paket akses pasar yang dinegosiasikan Indonesia dengan Uni Eropa. Selain sawit, ia menyoroti posisi UMKM yang selama ini terkendala birokrasi dokumen saat menembus pasar Eropa.
Dalam perjanjian, kuota bebas bea keluar dipatok 1,9 juta ton untuk CPO dan 140 ribu ton untuk minyak sawit. Airlangga menyatakan kuota tersebut akan naik secara bertahap hingga batas tertinggi di tahun ke-9.
"Kemudian kebijakan kuota bebas bea keluar untuk CPO dan minyak sawit sebesar 1,9 juta ton dan 140 ribu ton dan kuota ini akan naik secara bertahap hingga batas tertinggi di tahun ke-9," ungkap Airlangga.
Skema bertahap ini memberi pelaku industri sawit nasional ruang menyesuaikan kapasitas produksi dan logistik. Kepastian kuota juga mengurangi risiko lonjakan bea keluar yang selama ini membebani margin eksportir.
UMKM yang hendak mengekspor produk buatannya mendapat kemudahan tersendiri. Airlangga menyebut pelaku usaha kecil dapat memakai pernyataan asal barang secara mandiri atau Surat Keterangan Asal (SKA), sehingga pengurusan dokumen ekspor lebih cepat.
"UMKM Indonesia dapat menggunakan pernyataan asal barang secara mandiri atau SKA agar pengurusan dokumen ekspor lebih cepat dan bisa memanfaatkan situs web UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS di bawah IEU-CEPA," beber dia.
Fasilitas pendukungnya mencakup situs web khusus UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mengecek sendiri tarif yang berlaku untuk produknya tanpa harus menebak-nebak kode klasifikasi barang.
Perjanjian yang diteken Airlangga bersama European Commissioner for Trade Maroš Šef?ovi? mencakup 90,4% dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa yang langsung menikmati bea masuk nol persen. Sebanyak 8,37% pos tarif lain turun bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun atau lewat skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).
Akses preferensial itu menyasar produk unggulan seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan. "IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia," kata Airlangga usai penandatanganan.
Bagi investor, masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa disebut mendorong pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri. Efek lanjutannya adalah penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan pengolahan komoditas.
Perjanjian belum berlaku penuh. Kedua pihak masih harus menempuh ratifikasi dan menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing sebelum entry into force pada 2027. Pemerintah bersama pelaku usaha menyiapkan aturan pelaksana secara paralel agar manfaatnya cepat terasa di lapangan.
"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," ujar Airlangga.
Bagi eksportir sawit dan UMKM, tenggat 2027 menjadi penanda kapan kuota bebas bea dan kemudahan dokumen benar-benar bisa dipakai. Kecepatan ratifikasi akan menentukan seberapa cepat Indonesia memetik manfaat dari pasar Uni Eropa.