TANJUNG JABUNG BARAT — Kehadiran Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi sinyal bahwa program pembiayaan dan literasi keuangan harus sampai ke kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau layanan bank. Wakil Bupati Katamso SA menilai sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan daerah perlu diperkuat agar manfaatnya terasa nyata.
Rakornas yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR/DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Presiden menekankan kolaborasi lintas sektor agar akses keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
"Layanan keuangan tidak hanya sekadar tersedia, tetapi harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Presiden Prabowo.
Laporan OJK dalam Rakornas mencatat 552 TPAKD telah terbentuk di seluruh Indonesia. Tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen.
Bagi Tanjung Jabung Barat, capaian nasional itu menjadi acuan kerja. Katamso menyebut prioritas daerah adalah memastikan pelaku UMKM, petani, dan nelayan tidak hanya melek produk keuangan, tetapi juga mampu mengakses pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha mereka.
Selama ini pelaku usaha kecil di daerah kerap terkendala agunan dan informasi produk pembiayaan. Kehadiran TPAKD di tingkat kabupaten dirancang menjembatani persoalan itu melalui program literasi dan skema pembiayaan yang menyasar sektor produktif.
Rakornas 2026 mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Pemkab Tanjung Jabung Barat menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan penguatan program daerah bersama OJK dan lembaga keuangan setempat.